Ahok Batal Ikut Pilkada Jika Aturan Meterai Disahkan KPU

Kamis, 21 April 2016 19:15
Ahok Batal Ikut Pilkada Jika Aturan Meterai Disahkan KPUGubernur Ahok mengancam akan mundur dari Pilkada 2017 @kompas.com

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok batal ikut Pilkada perseorangan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan aturan penerytaan meterai untuk dukungan calon independen.

"Saya sih sudah pikir santai sajalah. Yang sudah terkumpul berapa saya kumpulin. Kalau dia (KPU) bilang tidak bisa ikut kalau tidak ada meterai, ya sudah tidak usah ikut," kata dia di Balai Kota, Rabu (20/4).

"Kan mereka semua maunya saya enggak jadi gubernur kan?" ujarnya.

Menurut Ahok, syarat penyertaan meterai pada setiap dokumen dukungan itu membutuhkan biaya besar.

"Kalau semua pendukung pakai meterai, ada sejuta orang, berarti butuh Rp 6 miliar lho. Duit dari mana kita. Itu namanya mau calon perseorangan bangkrut dong kalau kasih meterai," kata Ahok.

Di sisi lain, Ahok menilai penyertaan meterai seharusnya tidak dikenakan pada pendukung, melainkan pada pasangan calon independen yang ingin maju dalam pemilihan.

"Kalau mau mencalonkan diri sebagai calon perseorangan, Anda berdua harus membuat pernyataan siapa yang mendukung Anda di atas meterai. Bukan orang yang dukung, tetapi kami yang harus membuat meterai," ujar Ahok.

Sebelumnya, KPU menginginkan surat pernyataan dukungan terhadap calon perseorangan dalam Pilkada ditambahkan meterai.

Hal itu tercantum dalam draf Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan kepala daerah. Draft itu ditambahkan satu ayat di mana disebutkan: bahwa meterai dibubuhkan pada perseorangan, dalam surat pernyataan dukungan dihimpun secara perseorangan atau materai dibubuhkan pada dokumen kolektif per desa, dalam surat pernyataan dukungan dihimpun kolektif per desa.

Namun belakangan KPU memberikan jalan keluar atas penggunaan meterai pada pernyataan dukungan yang diserahkan oleh pasangan indpenden.

"KPU telah putuskan bahwa penggunaan meterai itu cukup per desa saja," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

Langkah ini mendapat apresiasi dari relawan Ahok atau Teman Ahok. Dengan demikian, Teman Ahok hanya mengeluarkan dana Rp 1,5 juta untuk membubuhkan meterai dalam dokumen B1 KWK seluruh kelurahan di Jakarta.

"Kami mampulah," kata Singgih Widiyastomo, juru bicara Teman Ahok.

Sebelumnya apabila aturan meterai itu disahkan KPU, maka Teman Ahok yang menargetkan mengumpulkan 1 juta KTP harus menyiapkan dana Rp 6 miliar untuk meterai Rp 6 ribu per lembarnya.

(Nay)
Komentar