Microsoft Tuntut Pemerintah Amerika Serikat

Sabtu, 16 April 2016 10:00
Microsoft Tuntut Pemerintah Amerika SerikatMicrosoft @mspoweruser.com
Setelah ribut dengan perusahaan teknologi Apple, pemerintah Amerika Serikat kembali berhadapan dengan perusahaan lain. Kali ini, Microsoft melaporkan Departemen Kehakiman AS ke pengadilan.

Keputusan Microsoft ini disebabkan karena badan pemerintah tersebut melarang perusahaan teknologi memberitahukan pelanggan cloud mereka saat pemerintah menginvestigasi data cloud pelanggan.

Microsoft menganggap jika larangan Departemen Kehakiman tersebut telah bertentangan dengan nilai konstitusi, seperti dilansir The Verge.

Pengadilan Distrik Washington mengatakan, "Microsoft membawa kasus ini ke pengadilan karena pelanggan memiliki hak untuk tahu ketika pemerintah mendapatkan izin untuk melihat email mereka dan Microsoft memiliki hak untuk memberitahu pelanggan kami."

Sementara pihak Microsoft menjelaskan, "Seiring dengan semakin banyaknya pelanggan Microsoft yang menyimpan data pribadi dan informasi sensitif mereka di cloud, semakin sering pula pemerintah menggunakan perintah untuk kerahasiaan."

Regulasi komunikasi elektronik dirasa telah memberikan kuasa terlalu besar pada pemerintah. Peraturan ini membuat pemerintah bisa membungkam perusahaan saat pemerintah sedang melakukan investigasi.

Hal yang mengkhawatirkan bagi perusahaan adalah, pemerintah sangat sering meminta perusahaan untuk tidak memberitahu pelanggan bahwa data mereka diselidiki oleh pihak pemerintah.

"Dalam waktu 18 bulan, pengadilan telah membuat hampir 2.600 perintah kerahasiaan, melarang Microsoft untuk berbicara tentang surat perintah dan proses pengadilan lain terkait data pelanggan Microsoft," lanjut Microsoft.

Selain itu, pemerintah dalam melakukan investigasi juga tidak mempunyai batas waktu, sehingga Microsoft tak tahu kapan pemerintah melihat data cloud pelanggan.

Kendati demikian, Microsoft juga memaklumi jika terkadang menginvestigasi data pelanggan tanpa pemberitahuan sebelumnya boleh dilakukan untuk keperluan khusus. Namun, jika hal itu terlalu sering maka mereka menganggapnya sebagai bentuk tentangan terhadap konstitusi.
(mks)
Komentar