Alasan Jokowi Minta MotoGP 2017 di Sentul Dibatalkan

Kamis, 28 Januari 2016 09:30
Alasan Jokowi Minta MotoGP 2017 di Sentul DibatalkanSirkuit Sentul batal jadi tuan rumah MotoGP 2017 @tempo.co

Mimpi Indonesia menjadi tuan rumah balapan MotoGP tahun 2017 tampaknya mesti terganjal. Pasalnya, Presiden Jokowi menolak gelaran balapan akbar itu diadakan di Sirkuit Internasional Sentul. Mahalnya biaya renovasi menjadi pertimbangan utama.

Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengatakan, Presiden Jokowi meminta mengkaji ulang gelaran MotoGP di Sentul.

"Kata Presiden, gelaran MotoGP harus ditinjau ulang, bukan berarti dibatalkan. MotoGP tetap jalan, tapi tidak di Sentul," ucap Gatot di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (27/1).

Menurut informasi, untuk merenovasi Sirkuit Sentul membutuhkan dana sediktnya Rp 200 miliar, sudah termasuk biaya penyelenggaraan musim 2017-2019. Selain itu, Sentul milik swasta bukan milik negara.

"Soal renovasi itu sulit mencari model bisnis yang diupayakan. Simulasi dari beberapa sudut sulit dilakukan karena berpotensi melanggar peraturan. Terkait infrastruktur misalnya, Pak Tinton Soeprapto (Direktur Umum Sentul) ingin adanya perluasan akses tol. Hal itu sulit dilakukan karena secara tidak langsung terkait dengan APBN juga," katanya.

Soal permintaan renovasi tersebut, sebelumnya Tinton mengatakan jika usulan dana itu muncul dalam rapat-rapat bersama Kemenpora. Dia menjelaskan, kalau pun Pemerintah bersedia mengalokasikan dana, sistem kerjasama yang akan diberlakukan adalah sistem sewa.

"Saya hanya menawarkan saya punya sirkuit. Mau dipakai ya terserah. Tapi tolong diperbaiki. Kalau ada yang perbaiki sifatnya sewa. Kalau gak bisa, ya kita perbaiki sendiri. Murni swasta," ujar Tinton.

"Bukan saya yang kasih ide. Kalau gak bisa ya sudah. Kita swasta murni," Tinton melanjutkan.

Dengan batalnya Sentul, Kemenpora menyiapkan dua sirkuit sebagai opsi, yakni di Palembang dan Jawa Barat.

"Yang di Jawa Barat, tempatnya belum boleh kami publish. Yang di Jawa Barat ini bikin sirkuit baru, kata yang paham buat sirkuit waktu satu tahun cukup. Sedangkan yang di Palembang bisa saja karena memenuhi syarat, yakni BMN (Badan Milik Negara). Sirkuit di Palembang itu milik Pemerintah Daerah," jelas Gatot. Demikian dilansir dari berbagai sumber.

(Nay)
Komentar