Demi Pemasukan Negara, Jokowi Ampuni Koruptor?

Jum'at, 29 Mei 2015 10:00
Demi Pemasukan Negara, Jokowi Ampuni Koruptor?Presiden Jokowi setujui pemutihan koruptor? @tempo.co

Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemutihan dosa koruptor asalkan mereka memindahkan uang yang disimpan di luar negeri ke Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito saat menggelar silaturahim dengan pemimpin redaksi media massa, Jakarta, Rabu (27/5) malam.

"Kami berusaha menjadi mediator untuk menggodok wacana itu bersama aparat penegak hukum (Kepolisan, Kejaksaan, dan KPK)."

Penghapusan sanksi pidana ini juga berlaku bagi koruptor yang memindahkan dananya ke Indonesia.

Sigit menjelaskan beberapa keuntungan terkait pemindahan dana para koruptor itu ke Indonesia. Salah satunya pemerintah bisa mendapatkan pemasukan langsung dari dana tersebut di mana bisa digunakan untuk menggerakan roda perekonomian nasional.

"Mereka harus bayar tebusan sekitar 10 persen-12 persen dari dana yang diparkir. Tebusan ini sebagai penerimaan pajak. Apa jenis pajaknya, nanti kami pikirkan."

Sebagai gambaran, jelas Sigit, saat ini total dana yang diparkir di Singapura mencapai Rp 3-4 ribu triliun. Jika mereka memindahkan sekira Rp 1 triliun saja, maka Pemerintah bisa mendapatkan pemasukan langsung sebesar satu persen senilai Rp 100 triliun.

"Kalau pemerintah dapatnya sebesar itu atau di atasnya, kebijakan ini worth it. Jika pemerintah dapatnya di bawah itu, tidak."

Yang jadi ganjalan, terobosan tersebut memerlukan payung hukum berupa undang-undang. Sehingga, Sigit mengharapkan legislatif juga berinisiatif mendukung usulan beleid itu.

"Nggak mungkin Kemenkeu membuat undang-undang terkait special atau legal amnesty semacam itu, karena di luar kewenangannya. DPR sudah kami ajak bicara."

Sigit berharap pembahasan draf undang-undang terkait usulan itu bisa disampaikan pada rapat paripurna dengan komisi di DPR pada Juni-Juli tahun ini. Mengingat usulan ini menjadi salah satu program prioritas legislasi nasional (Prloegnas) 2016. Apabila tembus, pembahasan untuk menjadi undang-undang hanya tinggal menunggu waktu saja.

"Pasal-pasalnya cuma butuh sedikit kok. Juli, Agustus, September selesai dibahas, undang-undangnya jadi bisa dijalanin tahun ini juga." Demikian seperti diberitakan dari Merdeka.

(Nay)
Komentar