Praperadilan Budi Gunawan Diterima, KPK Gigit Jari

Senin, 16 Februari 2015 13:30
Praperadilan Budi Gunawan Diterima, KPK Gigit JariHakim Sarpin Rizaldi @tempo.co

Polemik seputar Komjen Budi Gunawan memasuki babak baru. Hakim tunggal PN Jaksel Sarpin Rizaldi membacakan putusan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan setelah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Dalam putusannya, hakim, mengabulkan permohonan Budi Gunawan dan menyatakan tidak sah penetapan tersangkap oleh KPK.

"Dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan prapradilan pemohon untuk sebagian," papar hakim sarpin Rizaldi dalam pembacaan putusan di PN Jaksel, Senin (16/2).

Adapun poin keputusannya yang lain berjumlah 6 butir kami rangkum sebagai berikut:

"Kedua, menyatakan surat perintah penyidikan nomor 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari yang tetapkan pemohon sebagai tersangka terkait peristiwa pidana terkait UU tentang pemberantasan korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum karenanya penetapan a quo tak punya kekuatan mengikat."

"Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana terkait UU tentang pemberantasan korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karenanya penyidikan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

"Keempat, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah tidak sah."

"Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka pada diri pemohon oleh termohon."

"Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil."

"Menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya," tutup hakim disusul ketokan palu.

MA Bisa Batalkan Putusan Praperadilan Jika Budi Gunawan Dimenangkan

Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa menilai, seharusnya praperadilan tidak bisa membatalkan penetapan seseorang sebagai tersangka. Terkait keputusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan Budi Gunawan, putusan itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

"Dalam praktiknya, kalau MA menganggap putusan itu menyalahi, bisa dibatalkan," kata Sarpin, di Jakarta, Minggu (15/2).

Harifin menjelaskan, praperadilan diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal, itu hanya diatur 6 hal dalam sebuah proses hukum yang dapat diajukan praperadilan. Yaitu, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, diatur pula mekanisme mengenai permintaan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik.

"Hanya lima ini yang menjadi kewenangan praperadilan," ucapnya.

Kemenangan Budi Gunawan Bisa Dijadikan Celah Koruptor Ikut Praperadilankan KPK

Pakar hukum tata negara Refly Harun khawatir jika putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan Budi Gunawan, bisa dijadikan celah hukum oleh para koruptor.

"Kalau ini dimenangkan BG, semua tersangka korupsi akan gunakan praperadilan untuk mempermasalahkan status tersangkanya," ujar Refly.

Refly menjelaskan, keputusan hakim tersebut tak ayal membuat KPK gigit jari. Oleh karena itu, dia meminta Hakim berpedoman dengan KUHAP dalam memutus perkara ini.

"Kita juga tahulah pengadilan di sini masih banyak brengseknya. Kalau ini dimenangkan, KPK akan gigit jari," ujarnya.

Seperti diberitakan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Senin (16/2) hari ini, Budi Gunawan dimenangkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Dengan demikian, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK menjadi tidak sah. Demikian dilansir dari berbagai sumber.

(Nay)
Komentar