Pembayaran Ganti Rugi Rp 781 Miliar Macet, Jokowi Beli Aset Lapindo

Jum'at, 19 Desember 2014 13:00
Pembayaran Ganti Rugi Rp 781 Miliar Macet, Jokowi Beli Aset LapindoPatung Aburizal Bakrie yang dibuat warga Sidoarjo korban lumpur Lapindo @tempo.co

PT Minarak Lapindo tidak mampu membayar sisa pembayaran ganti rugi kepada warga Sidoarjo terdampak bencana lumpur sebesar Rp 781 miliar. Sebagai jalan keluar, perusahaan yang sebagian dimiliki Aburizal Bakrie itu sepakat menjual aset Lapindo kepada pemerintahan Jokowi.

"Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/12).

Jokowi menegaskan agar pembelian aset itu seluruhnya diberikan kepada pemerintah. Hal itu dimaksudkan agar Lapindo membayar ganti rugi kepada pemerintah bukan kepada masyarakat.

"Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak," ujar Basuki.

Pertimbangan ini didasarkan atas molornya pembayaran Lapindo yang semakin membuat masyarakat sengsara.

"Tujuannya pemerintah tidak membeli tanah tetapi untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah diberikan semua ke pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 3,03 triliun, " ujarnya.

Pemerintah memberi tenggat waktu 4 tahun kepada Lapindo untuk melunasi seluruh sisa ganti rugi. Jika selama 4 tahun tidak lunas, maka secara otomatis seluruh aset Lapindo dimiliki Pemerintah.

"Lapindo diberi waktu 4 tahun kalau mereka bisa melunasi Rp 781 miliar maka tanah itu akan diberikan lagi dikembalikan lagi ke Lapindo. Kalau tidak pemerintah akan sita," ujar Basuki.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah menambahkan sisa 20 persen yang tidak dibayarkan Lapindo akan ditanggung Pemerintah. Namun untuk 80 persen yang telah dibayarkan akan menjadi colateral.

"Jadi yang dibayar (Lapindo) 80 persen, jaminan untuk membayar 20 persen karena sudah ada notulensi rapat bahwa minarak lapindo sudah tidak mampu menyelesaikan 20 persen. Oleh karena itu pemerintah segera berikan solusi, 80 persen akan menjadi colateral bagi pemerintah sampai 20 persen," ujar Khofifah.

Keputusan rapat tersebut akan segera dituangkan dalam Perpres yang segera disiapkan. "Ada nanti perpresnya, ini kan baru saja rapat," ujar Khofifah. Demikian diberitakan dari Merdeka.

(Nay)
Komentar